Pemerintah Harus Perhatikan Kesetaraan Pelaku Usaha Dalam Revisi PP PSTE
JAKARTA - Dalam waktu dekat, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bakal merevisi Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Salah satu poin penting yang diubah ialah penempatan data dan pusat pemulihan bencana nantinya tak wajib ditempatkan di Indonesia, kecuali data yang dikategorikan sebagai data strategis. Selain itu, Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) juga akan diwajibkan melakukan pendaftaran. Asosiasi Cloud Computing Indonesia (ACCI) menyoroti perubahan beleid ini dan memiliki sejumlah rekomendasi terhadapnya. "Isu penting yang harus diperhatikan itu soal kesamaan level playing field setelah peraturan ini diubah," ujar Ketua Umum ACCI Alex Budiyanto kepada Kontan.co.id, Rabu (24/10). Dalam revisi beleid tersebut, seluruh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) wajib melakukan pendaftaran. Namun, ACCI menyarankan pelaku penyedia jasa Cloud Computing dan OTT asing yang melakukan kegiatan usahanya dan atau menjual jasanya di Indonesia wajib memiliki badan usaha di Indonesia, serta mencatatkan transaksinya ke badan usaha di Indonesia tersebut. ACCI menilai hal ini sangat penting untuk mempermudah pemerintah dalam hal penegakan hukum, sekaligus memperoleh pendapatan negara dari pembayaran pajak atas transaksi elektronik yang terjadi. "Masalahnya, pemain asing dapat insentif pajak yang lumayan besar sampai 10% seperti Alibaba misalnya. Sementara pemain lokal tidak dapat insentif yang sama. Ini kan aneh, masa yang 'anak sendiri' justru di bebani?" kata Alex. Meski mungkin persoalan ini berada di luar ruang lingkup draft Rencana Perubahan PP 82/2012. ACCI menyarankan penerapan pajak yang adil dan setara baik itu untuk pemain lokal (local provider) maupun OTT asing (global provider). "Cloud computing ini merupakan salah satu infrastruktur utama negara. Kalau asing yang nantinya jadi pemain utama kan tidak bagus juga," tambah Alex. Alex mendorong agar perubahan beleid ini nantinya mempertegas aturan bagi penyelenggara transaksi elektronik, terutama yang bersifat borderless seperti Spotify, Netflix, Google Cloud, dan lainnya. "Selama ini Indonesia hanya jadi market. Nanti ini seharusnya semua teregistrasi dan berkontribusi kembali ke negara dalam bentuk pajak," tandas Alex. Adapun, Alex mengaku belum mengetahui seperti apa isi draft perubahan PP Nomor 82/2012 terbaru pasca menyampaikan rekomendasi ACCI pada Mei lalu. "Belum tau lagi ada perubahan apa dalam draft setelah kami sampaikan rekomendasi resmi. Yang kami tahu, targetnya revisi PP ini selesai di bulan Oktober ini," pungkas Alex.
Selasa, 30 Oktober 2018 110
Jelang Pileg dan Pilpres, Diskominfo Diminta Gencar Sosialisasikan Pemilu dan Kampanye Anti Hoax
Jatim Newsroom - Jelang pelaksanaan pemilihan umum berupa Pileg dan Pilpres 2019, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta peranan Diskominfo provinsi dan kabupaten/kota gencar melakukan sosialisasi pemilu dan mengedukasi masyarakat dengan informasi positif hingga tingkat pedesaan melalui kampanye anti hoax. Permintaan itu disampaikan Dirjen Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Soni Sumarsono dalam Rapat Evaluasi Pilkada Serentah 2018 dan konsolidasi Pilkada dalam mendukung Pileg dan Pilpres 2019, Kamis (25/6) malam di Jakarta. Dikatakannya, sengaja dalam rapat evaluasi Pilkada langsung dan persiapan Pemilu Kemendagri melibatkan Diskominfo provinsi, karena tantangan yang dihadapi pada tahun 2019 berbeda dengan Pemilu sebelumnya. "Eranya sekarang serba digital, masyarakat harus semakin cerdas memilah dan memilih informasi yang benar dan positif. Diskominfo bisa mengedukasi masyarakat sampai ke pedesaan," jelasnya. Sumarsono mencontohkan, untuk mengetahui perkembangan Pemilu di daerah misalnya, Diskominfo harusnya sering menyelenggarakan kegiatan video conference dengan pemerintah pusat, bersama Biro Pemerintahan dan Bakesbangpol melaporkan situasi Pemilu yang ada di daerah. Diseminasi informasi juga harus dilakukan Diskominfo dengan mulai mendirikan media centre, agar masyarakat mendapatkan berita perkembangan Pemilu Pilpres dan Pileg yang utuh dan positif. Ia mengingatkan akan pentingnya proses edukasi bagi masyarakat mengenai informasi yang masuk ke mereka. Maka di situlah peran Diskominfo , agar informasi dari satu sumber tidak begitu saja dipercaya. Harus ada pengecekan atau konfirmasi. Hal yang perlu disosialisasikan adalah cara pengecekan kebenaran informasi kepada beberapa media lain atau instansi/lembaga resmi yang berwenang. Ia berharap, di musim pemilu ini, masyarakat tidak menghina seseorang, dari sisi agama, suku, ras, golongan, juga kepada calon dan/atau peserta pemilu yang lain. Ia meyakinkan, masing-masing pasangan calon presiden dan calon wakil presiden ataupun partai politik peserta Pemilu 2019, sudah mendeklarasikan diri dalam berkampanye damai. “Mohon agar tidak menghasut dan mengadu domba peserta pemilu perseorangan ataupun masyarakat, terutama menjelang Pemilu 2019. Tugas Diskominfo adalah membangun citra positif selama pergelaran Pemilu,” katanya. (jal)
Selasa, 30 Oktober 2018 72
Jaga Kondusifitas di Sidoarjo Jelang Pemilu 2019 Dengan perkuat Netizen
Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol Himawan bayu Aji memperkuat Sinergitas Polresta Sidoarjo dan Netizen, Selasa malam (23/10/2018) guna menjaga kondusifitas kamtibmas, serta bersama-sama memerangi informasi Hoax di Medsos. Kegiatan digelar di salah satu cafe di Sidoarjo dan bekerjasama dengan ILS (Info Lantas Sidoarjo), Dinas Kominfo Sidoarjo, dan beberapa Netizen Sidoarjo.
Kamis, 25 Oktober 2018 74
Kominfo Ajak Masyarakat Wujudkan Komunikasi Sehat di Media Sosial
Kominfo Ajak Masyarakat Wujudkan Komunikasi Sehat di Media Sosial Dirjen IKP Kementerian Kominfo Rosarita Niken Widiastuti mengajak setiap orang mewujudkan komunikasi sehat sehingga dapat menghindari hal-hal yang negatif, seperti hoak dan ujaran kebencian. Hal itu disampaikan dalam Forum Dialog Komunikasi Sehat untuk Indonesia Bersahabat, di Swiss Bell Hotel Manado, Jumat (7/9/2018). Manado, Kominfo - Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Rosarita Niken Widiastuti mengajak setiap elemen bangsa Indonesia mewujudkan komunikasi yang sehat, terutama di media sosial. “Mari sama-sama kita wujudkan komunikasi sehat untuk Indonesia bersahabat, merawat kebhinekaan untuk persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia,” katanya dalam acara Forum Dialog Komunikasi Sehat untuk Indonesia Bersahabat, di Swiss-Bell Hotel Manado, Jumat (07/09/2018). Menurut Niken, hal itu diperlukan karena saat ini di Indonesia pengguna internet sangat aktif dan dominan berbagi informasi. “Tsunami informasi melanda masyarakat Indonesia. Berdasarkan penelitian, 3,3 juta informasi masuk lewat twitter, informasi lewat WA sekitar 20-an juta, ini harus disikapi dengan cerdas dan bijak, apalagi hasil penelitian masyarakat Indonesia paling cerewet menggunakan media sosial,” jelasnya. Bahkan menurut Dirjen IKP, akhir-akhir ini media sosial telah dipergunakan untuk hal-hal yang negatif, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, teror, dan banyak informasi yang fidak sesauai dengan kenyataannya. Oleh karena itu, Niken mengajak semua pihak untuk meningkatkan literasi informasi. “Jangan cepat percaya terhadap informasi di media sosial. Literasi media sangat penting untuk memfilter berbagai bentuk informasi, apalagi informasi yang sumbernya tidak jelas, informasi yang judul dan isi tidak singkron, huruf yang di-bold atau cetak miring, itu adalah ciri-ciri hoaks, sebaiknya langsung dihapus,” kata Dirjen IKP. Manfaatkan Media Sosial dengan Cerdas Dirjen Niken memaparkan saat ini pengguna internet di Indonesia lebih dari 50%. Hal itu berarti sekitar 143 juta masyarakat Indonesia telah menggunakan internet. "Dan 68% adalah anak-anak jaman now, dimana hasil penelitian menunjukan bahwa anak-anak hanya bisa tahan 7 menit tidak memegang HP," ungkapnya Dilihat dari penyebaran ponsel, terdapat sekitar 415 juta ponsel yang beredar di Indonesia. "Itu berrati melebihi jumlah penduduk indonesia, itulah sebabnya pemilik kartu pra bayar harus regristasi ulang. Sebab satu orang bisa memiliki lebih dari satu akun, sampai puluhan bahkan ratusan akun dimiliki untuk menyerang orang lain," tutur Niken. Wakil Walikota Manado Mor D. Bastiaan mengatakan zaman sekarang semua serba mudah dengan adanya teknologi, semua peristiwa yang ada di tempat jauh bisa diketahui dengan cepat, kerabat yang berjarak sangat jauh bisa dengan mudah menjalin komunikasi. Semua etnis, budaya yang berbeda dipersatukan dengan teknologi. “Itu adalah dampak positif dari teknologi, Namun ingat, ada juga dampak negatifnya. Teknologi jika disalahgunakan dapat menghancurkan masa depan seseorang bahkan masa depan bangsa,” ujar Bastiaan. Salah satu manfaat teknologi yang sering disalahgunakan menurut Bastiaan adalah media sosial (Medsos). Tak hanya itu, melalui forum ini dapat menjadi kesempatan untuk berkumpul dan berdiskusi dalam mencari upaya-upaya mencegah agar bangsa Indonesia ini tidak pecah dan goyah hanya karena media sosial. “Banyak yang menggunakan media sosial untuk saling menyerang, bahkan media sosial dijadikan senjata untuk menjatuhkan pemerintahan, ini yang menjadi kekuatiran dari bangsa ini. Nah, ini yang harus kita perangi saat ini,” ungkap Wawali. Bastiaan pun berharap melalui forum diskusi saat ini bisa membawa dampak positif untuk bangsa Indonesia terlebih khusus Kota Manado. “Marilah kita gunakan media sosial dengan cerdas sebagai alat untuk mempersatukan. Jika teknologi dan media sosial ini digunakan dengan baik pasti akan sangat indah, terasa nyaman dan aman, menyebarkan berita-berita yang baik dan mendidik,” bebernya. Forum Dialog Komunikasi Sehat untuk Indonesia Bersahabat menghadirkan narasumber akademisi Peggy Mejel dan Ivan Kaunang, Ketua Komisi Informasi Pusat Gede Nuryana, Tenaga Ahli Ditjen SDPPI Freddy H Tulung dan Sekretaris Komisi Informasi Pusat Hendra Purnama. Selain itu dalam acara yang dipandu moderator Hentje Lombon itu ada narasumber Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Manado Micler Lakat dan Kepala Dinas Kominfo Kota Manado Erwin Kountu. Malam hari, digelar Pertunjukan Rakyat dengan tema “Merawat Kebhinekaan Untuk Indonesia”. Acara yang berlangsung di Lapangan Kampung Ternate Ketang Baru Kecamatan Singkil Manado itu, dimeriahkan dengan kehadiran Pelawak Kota Manado Kale dan kawan-kawan.
Kamis, 25 Oktober 2018 221
Ubah Strategi Agar Komunikasi Menarik Minat Masyarakat
Jakarta, Kominfo - Saat ini aktivitas hubungan masyarakat telah banyak berubah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam pandangan Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Rosarita Niken Widiastuti, perubahan strategi komunikasi yang relevan dengan kondisi terkini perlu dilakukan agar pesan dan komunikasi yang dilakukan humas pemerintah menarik bagi masyarakat. “Sebagai GPR (Government Public Relations), kita harus mencari bentuk sesungguhnya strategi komunikasi seperti apa yang perlu dilakukan. Beberapa waktu lalu mungkin humas pemerintah hanya menyampaikan press release, itu juga feedbacknya lamban. Sekarang ini perlu melakukan perubahan sesuai dengan perilaku dan kebutuhan masyarakat,” ungkapnya dalam Seminar Hasil Penelitian tentang Respons Generasi Milenial dan Post-Milenial terhadap Pemberitaan Kebijakan Pemerintah melalui Media Sosial” di Hotel Sari Pan Pacific Jakarta, Selasa (04/09/2018) pagi. Menurut Niken, Ditjen IKP telah mengembangkan memiliki sebuah wadah khusus untuk memproduksi seluruh program kebijakan dari pemerintah melalui IndonesiaBaik.id. Dalam portal informasi kebijakan publik itu disajikan informasi dalam bentuk infografis, video grafis, motion grafis. Pesan itu pun juga disebarkan melalui akun media sosial IndonesiaBaik.id. "Masih menjadi pertanyaan apakah hal tersebut sudah efektif berjalan atau belum. Kami belum mendapatkan kesimpulan apakah efektif atau tidak cara kami menyampaikan program pemerintah tersebut. Namun dari hasil penelitian Badan Litbang SDM Kementreian Kominfo ini ada gambaran bahwa pesan dan kemasan informasi itu cukup efektif bagi generasi milenial dan postmilenial,” tambah Niken Widiastuti. Dirjen IKP menyampaikan apresiasinya kepada Tim Peneliti dari Pusat Penelitian dan Pengembangan bidang Informasi dan Komunikasi Publik Badan Litbang SDM Kementerian Kominfo. Ia berterima kasih atas hasil penelitian yang menunjukkan secara detil kemasan konten yang seharusnya diproduksi oleh humas pemerintah agar bisa diterima dengan baik oleh netizen dunia siber. “Dari penelitian Badan Litbang, akun media sosial pemerintah yang paling banyak diikuti ada instagram, twitter, baru facebook dan waktu mereka melihat format informasi dari pemerintah ternyata hanya 30 detik, sehingga ini menjadi masukkan yang sangat baik buat kami bagaimana membuat infografis yang tidak ruwet,” tambahnya. Produksi konten yang tidak sederhana ini membuat hasil penelitian Puslitbang bidang IKP sangat berguna bagi humas pemerintah. “Karena kadang-kadang karena ingin menyampaikan banyak data sehingga infografis kami padatkan. Terima kasih bahwa ada hasil penelitian ternyata hanya 30 detik saja (teks yang bisa dibaca, red), nah ini dari Indonesia Baik format digital untuk GPR ini isinya semua adalah infografis dan videografis,” katanya. Kemasan Pesan Media Sosial Pusat Penelitian dan Pengembangan bidang Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo telah melakukan Studi Pendek tentang “Respons Generasi Milenial dan Post-Milenial terhadap Pemberitaan Kebijakan Pemerintah melalui Media Sosial”. Selama empat bulan, tim peneliti dari Puslitbang bidang IKP menghasilkan sebuah hasil penelitian yang bisa menjadi acuan dalam pembuatan Prosedur Operasi Standar (SOP) pengelolan Media Sosial yang dimiliki oleh kementerian maupun lembaga di Indonesia. Sebanyak 80 responden terpilih telah menjadi sampel dalam penelitian ini. Populasi yang berasal dari para pengikut media sosial resmi Kementerian Kominfo seperti Facebook, Twitter, dan Instagram dipilih berdasarkan rentang usia 15 hingga 37 tahun, domisili wilayah responden yaitu Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi. Mekanisme pengambilan sampel penelitian ini yaitu secara purposif berdasarkan usia dan domisilinya. Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa sebanyak 32,3% responden lebih sering mengakses media sosial untuk mencari informasi. Selain itu, rupanya kebijakan pemerintah yang paling sering mereka cari di media sosial adalah mengenai pendidikan sebanyak 305, pembangunan infrastruktur sebanyak 20% dan ekonomi sebanyak 16,9%. Seminar hasil penelitian ini menjabarkan kemasan konten yang menarik bagi generasi milenial dan post milenial seperti infografis dan kompilasi antara teks seperti caption maupun audio visual. Bahkan, kemasan foto yang mencakup kutipan dari tokoh ternama mendapatkan hasil yang efektif sebagai kemasan konten menarik bagi para pengguna media sosial. Tingkat efektivitas platform media sosial yang paling digemari para responden untuk mendapatkan informasi seputar kebijakan pemerintah adalah instagram. Hadir sebagai narasumber lain dalam seminar hasil ini adalah Dosen London School of Public Relations (LSPR Jakarta) Hersinta Suroso, Dirjen IKP Niken Widiastuti, Pemimpin Redaksi Kumparan Arifin Asydhad dan Tenaga Ahli bidang Komunikasi Politik Kantor Staf Presiden Wandi Tutoroong. Para pengelola media sosial kementerian maupun lembaga juga turut diundang dalam seminar. Masukan tambahan terkait hasil penelitian ini antara lain adalah Puslitbang IKP diminta untuk mengakomodir penelitian berikutnya yang masih relevan dengan topik yang sama seperti manajemen tata kelola media sosial pemerintahan atau mempertanyakan substansi yang menarik kepada netizen.
Kamis, 25 Oktober 2018 251
Langkah Hindari Serangan Ransomware Petya
KOMINFO,“Bagaimana kita coba menghindarkannya agar kita tidak terkena?” tanya Menkominfo Rudiantara dalam Konferensi Pers Antisipasi dan Langkah Preventif terhadap Serangan Malware Ransomware Petya di Cikini, Jakarta Jumat (30/06/2017). “Kita lakukan sosialisasi kepada siapapun di Indonesia agar kita mendisiplinkan diri untuk melakukan empat hal” ajaknya. “Pertama, back up semua data. Yang kedua, rajin download anti virus yang terbaru. Yang ketiga, selalu gunakan software operating system yang original dan upgrade terus. Yang keempat, selalu secara reguler ganti password” urainya. Rudiantara ungkapkan bahwa kesadaran masyarakat akan empat hal tersebut masih rendah, oleh karenanya pemerintah akan terus lakukan sosialisasi. “Pemerintah akan terus lakukan sosialisasi soal ini. Kita siapkan sama-sama antara Kominfo, ID SIRTII, penggiat, NGO, LSM. Ini isu semua masyarakat” tegasnya. Rudiantara kembali menghimbau agar masyarakat untuk melakukan langkah-langkah antisipasi terhadap Ransomware Petya. “Secara sederhana, nomor satu putuskan hubungan sementara (hubungan konektivitas ke dunia maya ke internet lewat wifi, lewat LAN, lewat apapun, sementara putuskan dulu. Kalau ada kabel, sementara putuskan dulu agar dia tidak terkoneksi dengan luar). Kedua lakukan back up, baik ke USB, ke CD, external drive, hardisk. Kalau sudah lakukan kedua itu, minimal aman karena sudah ada backup data” jelasnya. Rudiantara menghimbau agar masyarakat untuk segera melakukan dua hal. “Pengelola TI menonaktifkan atau mencabut jaringan lokal/ LAN sementara sampai dipastikan semua aman. Back up data ke storage terpisah” katanya. Rudiantara juga menghimbau untuk menggunakan sistem operasi orisinal dan update berkala, install antivirus dan update berkala, gunakan password yang aman dan ganti berkala. Rudiantara katakan bahwa ID SIRTII telah menginformasikan Ransomware Petya tersebut kepada sektor-sektor strategis. “Pada hari Selasa tengah malam, ID SIRTII (Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure) telah memberikan notifikasi kepada sektor-sektor strategis yaitu sektor perhubungan, sektor keuangan perbankan, kemudian sektor energi terutama PLN dan Pertamina” ujarnya. “ID SIRTII itu organisasi yang diampu oleh Kominfo, isinya ada profesional, perguruan tinggi, penggiat. Tugasnya memitigasi mencegah terjadinya serangan yang masif ke publik dan melakukan pencegahan-pencegahan dan melakukan kurasi kalau terjadi serangan di Indoensia. Intinya adalah bagaimana kita memitigasi agar malware Petya ini tidak atau sangat minimal terpapar di Indonesia” jelas Rudiantara.
Kamis, 25 Oktober 2018 248