dinas komunikasi dan informatika kabupaten sidoarjo

Bidang Infrastruktur & Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Publish Sabtu, 01 Juni 2024

Dibaca 1165 kali

Bidang Infrastruktur dan Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah Daerah, Domain, sub domain dan persandian serta keamanan teknologi informasi dan komunikasi.

TUGAS DAN FUNGSI BIDANG

Bidang Infrastruktur dan Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi:

a. Penyusunan kebijakan teknis pengembangan Infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah Daerah, Domain, sub domain dan persandian serta Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Pemerintah Kabupaten;

b. Pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis Infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah Daerah, Domain, sub domain dan persandian serta Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) meliputi :

Pengkoordinasian, sinkronisasi, fasilitasi dan pengembangan bidang infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah Daerah, Domain, sub domain dan persandian serta keamanan TIK;
Peningkatan kapasitas SDM dan pemberdayaan infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah Daerah, Domain, sub domain dan persandian serta keamanan TIK;

c. Pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan Infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah Daerah meliputi :

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah Daerah;
Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah Daerah, meliputi:
1. Merencanakan dan pelaksanaan penyediaan infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah Daerah meliputi pengelolaan, peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur jaringan intranet dan internet, Network Operation Center (NOC), Infrastuktur Server dan Penunjangnya, DRC, command centre, dan peningkatan infrastruktur TIK;
2. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi dengan instansi terkait dengan penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah Daerah;
3. Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan terkait fungsi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah Daerah dan infrastruktur TIK yang memanfaatkan jaringan intra pemerintah daerah;

Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah Daerah;

d. Pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan Pemanfaatan dan Pengembangan Layanan Domain meliputi :

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Pemanfaatan dan Pengembangan Layanan Domain;
Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis Pemanfaatan dan Pengembangan Layanan Domain, meliputi:
1. Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan terkait pemanfaatan dan pengembangan Layanan Domain;
2. Melakukan perencanaan dan Pelaksanaan Layanan Domain meliputi domain, sub domain, Layanan Web Server dan panel kontrol hos web;
3. Melaksanakan layanan hosting dan collocation server perangkat daerah;
4. Melakukan pengelolaan domain, sub domain, layanan web server, dan panel kontrol hos web;
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi terkait pemanfaatan dan pengembangan Layanan Domain;
6. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi terkait pemanfaatan dan pengembangan Layanan Domain;

Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pemanfaatan dan pengembangan Layanan Domain;

e. Pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan Keamanan Informasi dan Persandian meliputi :

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis keamanan informasi dan persandian;
Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis keamanan informasi dan persandian, meliputi:
1. Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan terkait fungsi layanan keamanan informasi dan persandian di Kabupaten;
2. Melakukan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur di bidang keamanan informasi dan persandian;
3. Melaksanakan literasi kesadaran keamanan informasi di lingkungan pemerintah kabupaten;
4. Melaksanakan operasional persandian untuk pengamanan informasi meliputi pengelolaan informasi berklasifikasi, koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional sandiman, pengelolaan sumber daya manusia sandi, pengelolaan perangkat persandian dan jaring komunikasi sandi;
5. Melaksanakan audit keamanan informasi;
6. Melaksanakan penilaian dan penerapan sistem manajemen keamanan informasi;
7. Melakukan pemantauan dan evaluasi terkait fungsi layanan keamanan informasi dan persandian di Kabupaten;
8. Melaksanakan peningkatan kapasitas teknologi keamanan informasi;
9. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan layanan keamanan informasi;