Sosialisasi Program BPJS Ketenagakerjaan, Bagi Pegawai Non ASN Dinas Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) Sido
Sosialisasi Program BPJS Ketenagakerjaan, Bagi Pegawai Non ASN Dinas Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) Sidoarjo Wajib Terlindungi KOMINFO,Sidoarjo- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Sidoarjo melakukan sosialisasi pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pegawai pemerintah non-pegawai negeri sipil (non ASN) atau tenaga honorer di Satuan Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Sidoarjo. Kegiatan tersebut diadakan di Ruang COC Dinas Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Sidoarjo, Senin (11/2). Koordinasi dan sosialisasi tersebut dilakukan untuk memberikan pemahaman tentang kewajiban pemerintah terhadap tenaga honorer di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Terkait hak-hak mereka serta memberikan pemahaman akan pentingnya perlindungan risiko dalam bekerja, kecelakaan kerja, kematian, jaminan hari tua (JHT), serta pensiun. Dihadiri Kasubag Keuangan Lismika S, Staf administrasi Keuangan Bidang dan Tenaga Non ASN Diskominfo Sidoarjo, dan Relationship officer BPJS Ketenagakerjaan Sidoarjo, Kurniawan Catur Adiputra dan Tumiar Rohana S turut hadir pada kegiatan tersebut, serta sebagai pemateri. Pada kesempatan itu, Lismika S mengatakan bahwa dirinya siap mendukung program-program BPJS Ketenagakerjaan. Dalam upaya melindungi seluruh pegawai non ASN di lingkup Dinas Kominfo Sidoarjo. "Tentu saya menyambut baik program-program unggulan yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Utamanya dalam perlindungan risiko dalam bekerja, kecelakaan kerja, kematian, JHT, hingga jaminan pensiun," ucapnya. Dalam kesempatan itu Kurniawan juga menjelaskan tentang 4 program BPJS Ketenagakerjaan, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP). Serta cara klaim BPJS Ketenagakerjaan, Bahwa bpjs ketenagakerjaan tidak hanya melindungi pekerja di Pabrik Industri, dll .Namun juga melindungi pekerja di Non ASN Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo, Ungkapnya. Kurniawan menyebut, salah satu manfaat itu adalah bila peserta mengalami kecelakaan kerja, bisa langsung melakukan perawatan di rumah sakit dengan menunjukkan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan, dan biayanya akan ditanggung sepenuhnya oleh BPJS Ketenagakerjaan. Saat ini hampir semua rumah sakit di wilayah Sidoarjo sudah terakses dengan BPJS Ketenagakerjaan. tandasnya. Di tempat sama, lismika S mengatakan akan selalu berkoordinasi dengan pimpinan daerah kabupaten di wilayah kerja kantor BPJS Ketenagakerjaan cabang Sidoarjo. Hal ini sebagai upaya tindak lanjut atas memorandum of understanding (MoU) Kementrian Dalam Negeri dengan BPJS Keenagakerjaan. Terkait kewajiban pegawai non ASN untuk terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan sendiri adalah lembaga hukum publik non profit oriented. Sehingga perolehan hasil imbal investasi digunakan untuk peningkatan manfaat bagi peserta. Ada empat jaminan yang bisa diperoleh peserta BPJS Ketenagakerjaan yakni program JKK, JHT, jaminan pensiun (JP), dan JKM. “Kita tidak mengetahui kapan musibah akan datang. Bagaimana apabila musibah meninpa tulang punggung keluarga? Dan bagaimana nasib keluarga kita. Untuk itu segera lindungi diri Anda dengan program BPJS Ketenagakerjaan,” pungkasnya. (mashud-Kominfo).
Senin, 11 Februari 2019 194
Asosiasi LPPL Se Indonesia Kunjungi Sidoarjo
KOMINFO, Sidoarjo - Puluhan Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) yang ada di Indonesia menyempatkan diri mengunjungi Kabupaten Sidoarjo, Rabu, (6/2). Mereka mengunjungi Kantor Sekretariat Asosiasi LPPL Jawa Timur yang berada di kantor Radio Suara Sidoarjo Jalan Pahlawan Sidoarjo. Ada puluhan delegasi Asosiasi LPPl se Indonesia yang datang siang tadi. Mereka berasal dari Kominfo Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Deli Serdang Medan Sumatera Utara maupun dari Bandung serta Kabupaten Magelang. Tampak pula Kominfo Jambi serta Labua Bajo NTT hadir dalam kesempatan tersebut. Kedatangan mereka diterima oleh Kabid Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Sidoarjo Evi Rupitasari serta Wakil Ketua Asosiasi LPPL Jawa Timur Aries Widojoko yang juga menjabat sebagai Direktur Radio Suara Sidoarjo. Pagi sebelumnya mereka lakukan konvoi mengelilingi Kota Surabaya. Kedatangan para delegasi Asosiasi LPPl se Indonesia di Jawa Timur tersebut untuk menggelar Konferensi LPPL se Indonesia yang akan digelar Kamis, (7/2) besok di Hotel Santika Surabaya. Kegiatan tersebut juga dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional tahun ini. Kabid Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Sidoarjo Evi Rupitasari ucapkan selamat datang di Kabupaten Sidoarjo. Ia juga ucapkan terimakasih atas kunjungan anggota LPPL se Indonesia di Kota Delta. Dalam kesempatan tersebut ia sedikit menceritakan sejarah berdirinya LPPL Radio Suara Sidoarjo. Ia katakan keberadaan LPPL Radio Suara Sidoarjo seiring berdirinya Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2017. Ia katakan keberadaan LPPL Radio Suara Sidoarjo dikuatkan dengan Perda. Perda tersebut mengatur dana hibah bagi Radio Suara Sidoarjo. Evi Rupitasari mengatakan LPPL Radio Suara Sidoarjo merupakan radio patner Kabupaten Sidoarjo. Program kegiatan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga banyak disuarakan di radio dengan channel FM 100,9 MHz tersebut. Ia katakan LPPL Radio Suara Sidoarjo adalah lembaga radio yang bersifat independent dan netral. Namun tidak komersil. Ada beberapa dewan pengawas pada LPPL Radio Suara Sidoarjo. Salah satunya Kepala Dinas Kominfo Sidoarjo. Sementara itu Wakil Ketua Asosiasi LPPL Jawa Timur Aries Widojoko adalah radio industri kreatif. Oleh karenanya butuh kreatifitas dalam mengembangkan sebuah radio. Ia katakan LPPL dan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) sangat berbeda. Bentuk dan regulasinya berbeda satu sama lainnya. Oleh karenanya menangani LPPL penuh tantangan. Banyak batasan dan koridor yang membatasinya. Namun ia menuntut kreatifitas dihadirkan dalam mengembangkan LPPL. Kalau itu tidak dilakukan, LPPL akan di libas oleh LPS. Cara-cara revolusioner dan inovatif harus dihadirkan untuk membangkitkan keberadaan LPPL. Cara-cara tersebut telah digunakannya semenjak berdirinya LPPL Radio Suara Sidoarjo. Ia katakan masa depan radio analog akan tertinggal bila tidak mengikuti teknologi. Radio digital akan menggantikan keberadaan radio analog saat ini. Oleh karenanya ia meminta LPPL memanfaatkan teknologi yang berkembang saat ini. Salah satunya dengan memanfaatkan internet dengan membuat aplikasi streaming radio. (sigit/Kominfo)
Kamis, 07 Februari 2019 200
Diusia yang ke-10 Radar Sidoarjo Diharapkan Larut Sebagai Pelaku Pembangunan
KOMINFO, Sidoarjo – Wakil Bupati Sidoarjo H. Nur Ahmad Syaifuddin, S.H., menghadiri HUT Radar Sidoarjo ke- 10 hari ini, Kamis (31/1) di Kantor Radar Sidoarjo, Ruko Graha Niaga A 1-3 Jl. Jenggolo Utara Sidoarjo. Kedatangan Wakil Bupati Sidoarjo disambut oleh redaksi Radar Sidoarjo, Rudianto dan Direktur Radar Surabaya, Lilik Widyantoro. Turut hadir pula Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, H. Sulamul Hadi Nurmawan, dan beberapa Kepala OPD di Kabupaten Sidoarjo. Wakil Bupati Sidoarjo dalam sambutannya sangat berharap apa yang sudah dilakukan oleh Radar Sidoarjo selama ini terkait pemberitaan Kabupaten Sidoarjo tetap dipertahankan bahkan kalau perlu ditingkatkan. Dan Kedepannya Radar Sidoarjo tidak akan absen sedikitpun setiap usaha – usaha Pemkab dan masyarakat Sidorjo dalam membangun, memajukan dan mensejahterahkan Sidoarjo. “ Radar Sidoarjo bisa ikut larut bersama – sama sebagai pelaku di dalam pembangunan yang ada di Sidoarjo dengan segmennya sebagai media,” pinta Cak Nur. Keikutsertaan media dalam pembangunan sangat penting sekali, tidak hanya menginformasikan pembanguna yang menggeliat namun juga memberikan pencerahan kepada masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui mana berita yang bisa dikonsumsi dengan baik dan mana berita Hoax. (eny/kominfo)
Jumat, 01 Februari 2019 123
Walikota Tegal Belajar “Kota sehat “ di Kabupaten Sidoarjo
KOMINFO, Sidoarjo – Wakil, Bupati Sidoarjo H. Nur Ahmad Syaifuddin, S.H, pagi ini, Senin (28/1) menyambut Kunjungan kerja Walikota Tegal Drs. H.M. Nursoleh, M.MPd. di Ruang Rapat Delta Karya gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo. Kunjungan Walikota Tegal di Kabupaten Sidoarjo dengan didampingi oleh Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Asisten 2, kepala Dinas Kesehatan Tegal dan para Kabidnya, Kepala Bappeda Kabupaten tegal dan para pejabat lainnya, total rombongan sebanyak 20 orang dalam rangka sharing terkait kota sehat. Walikota Tegal dalam kunjungannya kali ini bertujuan untuk sharing tentang kesehatan dan segala permasalahannya. Untuk permasalahan kesehatan di Kota Tegal secara teknis akan disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal dr. Prima. “Saya beraharap, bisa belajar banyak tentang kota sehat di Kabupaten Sidoarjo, semua hasil yang kita dapat disini akan kita terapkan di Kota Tegal,” Jelas Nursoleh Wakil Bupati Sidoarjo menerima kunjungan tersebut dengan didampingi oleh drg. Syaf Satriawan, Sp. Pros, selaku Plt. Dinas Kesehatan Sidoarjo, Kepala Dinas Kominfo, dan Kepala Disnaker Kabupaten Sidoarjo, menyambut baik kedatangan walikota Tegal beserta rombongan. Berkenaan dengan “Kota Sehat” Kabupaten Sidoarjo telah memiliki Perdanya. Untuk penanganan AIDS, Sidoarjo ini termasuk kota besar kedua setelah Surabaya, untuk permasalahan AIDSnya hampir sama. Di tahun 2018 jumlah ODHA Sidoarjo sekitar 2.800 lebih. Dengan semakin bertambahnya ODHA dari tahun ke tahun bukan berarti adanya kegagalan program kerja pemerintah daerah, namun ini merupakan keberhasilan dari upaya program kerja yang dirancang dalam rangka membongkar kasus AIDS di Kabupaten Sidoarjo. Dari kunjungan kerja ini insyaallah, banyak yang akan kita sharingkan dan saling belajar sehingga nantinya hasil dari pertemuan ini bisa menjadi perbendahaan dan referensi kita bersama,” jelas Cak Nur. Untuk lebih memantapkan lagi tentang Sidoarjo Kota Sehat, paparan meterinya disampaikan oleh dr. Atok Ilah dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo yang memaparkan tentang perilaku PHBS dengan Perda No 4 Tahun 2011 tentang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Tanpa Merokok (KTM) dan penanganan serta pencegahan AIDS. (eny/kominfo)
Rabu, 30 Januari 2019 132
Kembangkan Smart City, Kabupaten Pamekasan Adopsi Sidoarjo
KOMINFO, Sidoarjo - Pemerintah Kabupaten Pamekasan bertekad akan mengembangkan Smart City, dalam rangka tujuan tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kab Pamekasan berkunjung ke Command Center Sidoarjo untuk melihat perkembangan sekaligus studi tiru, Senin, (14/1/2019). Saat ini, yang sudah dilakukan Pemkab Pamekasan sudah membuat master plan, namun mereka masih perlu belajar untuk memulai pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan jaringan FO (Fiber Optic) dan pembangunan Command Center. “ Kami mohon pencerahannya bagaimana memulai pembangunan infrastruktur smart city, seperti membangun jaringan Fiber Optic dan Command Center, karena kami melihat perkembangan pembangunan smart city di Sidoarjo terbilang sangat cepat”, tutur Bahrun Kepala Dinas Kominfo Kab Pamekasan. Bahrun sengaja mengajak para kepala bidang dan kepala seksi, agar bisa langsung belajar ke Sidoarjo. Ia mengaku, berdirinya dinas Kominfo antara kabupaten pamekasan dengan kabupaten Sidoarjo sama -sama tahun 2017. Namun, perkembangan smart city di kabupaten Sidoarjo begitu cepat. “kita melihat, infrastruktur smart city Kab Sidoarjo sudah dibangun, dan kami juga ingin mendapatkan pengarahan dari Sidoarjo terkait mekanisme kerjasama dengan perusahaan jaringan seluler, seperti yang sudah dilakukan Sidoarjo”, kata Bahrun. Sejak penandatanganan MoU menuju gerakan smart city di Makassar tahun 2017, dan terpilihnya Kabupaten Sidoarjo menjadi 25 kab/kota yang akan menjadi kabupaten smart city di Jawa Timur. Dinas Kominfo Sidoarjo terus melangkah cepat, salah satunya dengan mengusulkan dimasukkan program pembangunan smart city kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yakni Sidoarjo menuju smart city. Menurut Y. Siswojo, Kepala Dinas Kominfo Sidoarjo mengatakan hal yang paling penting dalam pembangunan smart city adalah komitmen kepala daerahnya. Setelah ada komitmen dari kepala daerah, setelah itu baru merencanakan pembangunan infrastruktur. Dalam pembangunan smart city tidak harus dengan membutuhkan dana yang besar, menurut Siswojo, mantan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab Sidoarjo, seperti pembangunan Command Center Sidoarjo biaya yang kita keluarkan minimalis. “Kita, dalam membangun smart city menggandeng perusahaan selular dalam mensupport jaringan fiber optic (FO), dengan mekanisme seperti itu, kita bisa lebih efisien dari sisi anggaran, karena dengan mekanisme kerjasama kita tidak perlu beli dan tidak perlu menganggarkan biaya perawatan, semuanya ditangani pihak perusahaan selular”,papar Siswojo. (ir/kominfo).
Senin, 14 Januari 2019 293
PENGADUAN MASYARAKAT MELALUI LAPOR JUGA HADIR DI MALL PELAYANAN PUBLIK SIDOARJO
Untuk memudahkan masyarakat dalam melaporkan pengaduan, aspirasi dan sebagainya, maka didirikan juga meja pengaduan LAPOR yang terintegrasi dengan Kemenpan-RB RI melalui Dinas Kominfo Sidoarjo. Masyarakat bisa melaporkan apapun tentang Kabupaten Sidoarjo, baik dalam hal pelayanan, kebijakan, infra dan sarana publik di Sidoarjo. Masyarakat bisa Online, atau melalui formulir pengaduan, dan kotak saran yang disediakan Dinas Kominfo Sidoarjo di dalam Mall Pelayanan Publik Sidoarjo
Senin, 14 Januari 2019 59