Diskominfo Sidoarjo Gelar Workshop Peningkatan Kapasitas Tim Pelaksana Smart City
KOMINFO, Sidoarjo – Dalam rangka mempercapat terwujudnya Sidoarjo menuju Smart City, Dinas Komunikasi dan Informatika Sidoarjo sebagai leading sector yang bertanggung jawab dalam pengembangan smart city menggelar workshop peningkatan kapasitas bagi tim pelaksana smart city yang di OPD (organisasi perangkat daerah), Kamis, (21/3/19). Ada lima strategi yang akan dijalankan oleh dinas kominfo dalam mempercepat pelaksanaan smart city di Sidoarjo, pertama mengawal program integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara perencanaan dan pengembangan. Kedua melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan akselerasi dokumen masterplan smart city, ketiga melakukan evaluasi pencapaian sasaran, ke empat konsultasi atas implementasi dokumen masterplan smart city untuk program jangka pendek, termasuk program quick win. Dan yang kelima, proses pengembangan smart city yang efektif, efisien, inklusif, partisipatif dan berkesinambunga. Kepala Bidang Pengembangan Aplikasi, M. Rofik mengatakan tujuan dari workshop adalah konsolidasi dengan para tim pelaksana smart city untuk mengawal pelaksanaan masterplan Sidoarjo menuju smart city di OPD masing-masing. Kepala Dinas Kominfo Sidoarjo, Y. Siswojo menyampaikan perkembangan smart city di Sidoarjo dalam kurun waktu dua tahun mengalami “on progress”, akhir tahun ini ditargetkan pemasangan kabel jaringan fiber optic (FO) sepanjang 105 km selesai. “Fiber optic ini merupakan infrastruktur utama dalam pengembangan smart city di Sidoarjo, kita juga sudah membangun command center dan data center”, kata Siswojo. (ir/kominfo).
Kamis, 21 Maret 2019 118
PPID Mampu Hadirkan Pemerintah di Tengah Masyarakat.
KOMINFO, Sidoarjo – Komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terhadap transparansi pelayanan informasi sangat tinggi, hal ini dibuktikan dengan penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sengketa informasi publik, Senin (18/3) di Ruang Rapat delta Karya, Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo. Rakor ini dibuka oleh Wakil Bupati Sidoarjo H. Nur Ahmad Syaifuddin, S.H., dengan mendatangkan narasumber dari Ketua Komisi Informasi Jawa Timur, Ketty Try Setyorini. Rakor ini diikuti oleh 80 orang PPID Pembantu Kabupaten Sidoarjo, yang melekat pada jabatan Sekretaris OPD. Drs. Y. Siswojo selaku Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sidoarjo melaporakan bahwa keterbukaan informasi dan kebebasan pers merupakan dua syarat bagi negara yang oingin melaksanakan demokrasi dengan baik. Dengan keterbukaan informasi ini mengarah pada terpenuhinya prinsip – prinsip good governace. “Dan Rakor PPID ini, untuk membentuk Forum Koordinasi PPID, sebagai bentuk implementasi konkrit penguatan PPID dan meningkatkan koordinasi antara PPID utama dan PPID pembantu dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat,” jelas Siswojo. Pada pelaksanaan Rakor PPID ini, Wakil Bupati Sidoarjo H. Nur Ahmad Syaifuddin, S.H., berpesan, untuk melayani permintaan informasi dari masyarakat baik PPID utama maupun PPID Pembantu, harus benar – benar mempersiapkan informasi yang bisa diakses oleh masyarakat terutama melalui teknologi informasi. “ Melalui pelayanan informasi yang cepat dan akurat, petugas PPID dapat mengoptimalkan peran untuk menghadirkan dan mendekatkan pemerintah di tengah – tengah masyarakat,” jelas Cak Nur, sapaan akrab Wakil Bupati Sidoarjo. (eny/kominfo)
Senin, 18 Maret 2019 116
Ingin Kembangkan Radio, Bupati Landak Studi ke Sidoarjo
KOMINFO, Sidoarjo - Bupati Landak dr. Karolin Margret Natasa kunjungi Pemkab Sidoarjo, Jumat, (8/3). Ia datang bersama kepala dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak. Kunjungannya terkait pengelolaan radio Pemkab Sidoarjo. Pemkab Landak Propinsi Kalimantan Barat ingin belajar mengembangkan radionya yang baru saja berdiri. Pagi tadi, kunjungan bupati perempuan tersebut diterima Wakil Bupati Sidoarjo H. Nur Ahmad Syaifuddin SH di pendopo Delta Wibawa. Dalam kesempatan tersebut hadir Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo Setyo Winarno serta Direktur Radio Suara Sidoarjo Aries Widojoko. Karolin mengatakan kedatangannya untuk mengetahui bagaimana Kabupaten Sidoarjo membangun dan mengembangkan radionya. Pemkab Landak sendiri baru saja mendirikan radio. Ijinnya pun baru didapat sekitar dua minggu lalu. Menurutnya hal tersebut menjadi tantangan bagi Pemkab Landak untuk mengembangkan radio yang baru saja berdiri. Karolin katakan radio adalah sarana komunikasi yang efektif untuk menyebarkan program-program pembangunan yang telah dilakukan Pemkab Landak. Masyarakat dapat mengetahui sejauh mana pembangunan yang dilakukannya melalui sarana radio. Radio Pemkab Landak nantinya juga dapat dimanfaatkan oleh setiap desa sebagai sarana unjuk program desa. Dengan begitu akan ada semangat persaingan inovasi pembangunan yang akan muncul di tiap-tiap desa. “Sarana radio ini tidak hanya sebagai sarana hiburan tetapi juga memiliki manfaat yang lain,”ucapnya. Wakil Bupati Sidoarjo H. Nur Ahmad Syaifuddin menyambut baik kedatangan rombongan bupati Landak. Ia berharap radio Suara Sidoarjo nantinya akan menjadi referensi bagi pengembangan radio milik Pemkab Landak. Menurutnya pengembangan radio Suara Sidoarjo cukup luar biasa. Komunikasinya sudah menyatu dengan masyarakat dan pihak swasta. Cakupan dan strategi pengembangannya berbeda dengan sebelumnya. Tahun ini adalah tahun ketiga radio Suara Sidoarjo berdiri. Sebelumnya radio Suara Sidoarjo bernama RKPD (Radio Khusus Pemerintah Daerah) Sidoarjo. “Kita betul-betul harus tetap eksis, menampilkan program-program yang sudah ada sekaligus masukkan-masukan dari masyarakat berkenaan dengan pembangunan, itu yang kita harapkan dari keberadaan radio Suara Sidoarjo,”pintanya. Direktur Radio Suara Sidoarjo Aries Widojoko mengatakan radio yang dikelolanya telah berdiri sejak tahun 1971. Namun pada tahun 2017 Radio Suara Sidoarjo berdiri berdasarkan Perbup Sidoarjo nomer 9 tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan Perda Kabupaten Sidoarjo nomer 4 tahun 2015 tentang pembentukan LPPL Radio Suara Sidoarjo. Pembentukan LPPL Radio Suara Sidoarjo sendiri mengacu pada undang-undang tentang penyiaran dan Peraturan Pemerintah nomer 11 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran LPP. “Perda tentang Radio Suara Sidoarjo tahun 2015, setelah satu tahun pembentukan organisasi, praktis kami kick off akhir 2016 atau praktis awal Januari 2017 kita mulai start,”ucapnya. Aries katakan pembenahan total dilakukan sejak awal Radio Suara Sidoarjo berdiri. Dari yang tadinya UPT Dinas Perhubungan berubah menjadi LPPL yang berkonsep mandiri. Sejak menjabat sebagai direktur, dirinya menargetkan ada perubahan nilai maupun brand Radio Suara Sidoarjo. Aries katakan menangani radio swasta dengan radio pemerintah sangat berbeda. Namun cara-cara pengelolaan radio swasta coba ia terapkan. Akan tetapi ada batasan-batasan yang harus sesuai dengan peraturan yang menaungi Radio Suara Sidoarjo. Ia katakan LPPL bukan radio komersil meski boleh menayangkan iklan. Iklan komersil pada radio LPPL dibatasi maksimal hanya 20%. Sedangkan iklan layanan masyarakat minimal 30%. “Kalau dikomersialkan, murni komersil akan jadi salah, karena LPPL tidak boleh komersil meskipun boleh beriklan,”. (yayuk/sigit/kominfo)
Senin, 11 Maret 2019 142
DPRD Kabupaten Banyumas Kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
KOMINFO, Sidoarjo - DPRD Kabupaten Banyumas melakukan Kunjungan Kerja ke Pemerintah Kabupaten Sidoarjo . Rombongan di terima oleh Yohanes Siswojo Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sidoarjo , di Ruang Delta Wicaksana ,Kabupaten Sidoarjo, Selasa (05/03) Dalam kunjungan ini Ahmad Syaiful Hadi selaku Ketua DPRD Kab. Banyumas menyatakan bahwa “kami beserta rombongan anggota DPRD Kab. Banyumas ini kali ini ingin blajar sekaligus sharing mengenai Perencanaan Penyusunan RAPD tahun 2020 , berkaitan proses memulainya antara DPRD dan Pemerintahan dalam sinergitas pengelolahannya”. “Sekaligus Kami ada rencana melakukan pembangunan industri di Kabupaten Banyumas, karena itu kami datang ke Sidoarjo ini untuk belajar, menimba ilmu bagaimana penataan kawasan dan pembangunan industri yang baik,” ujar Pimpinan Rombongan DPRD Kabupaten Banyumas, Ahmad Syaiful Hadi. Kepala Dinas Kominfo Sidoarjo, mengatakan bahwa "Tentunya kita sebenarnya sama saja dengan Kabupaten Banyumas , itu tergantung semua dari kreativitas Kabupaten Kota, dimana Perkembangan Kabupaten Sidoarjo dengan luas 572 Ribu Hektar ,dan jumlah Penduduk 2.300.000 Jiwa, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus berupaya mensejahterakan dan meningkatkan pelayanan untuk masyarakat Sidoarjo,” tuturnya. "semua semata-mata kita sharing, tujuannya untuk kemajuan suatu daerah yang baik, sebagai kompetisi yang positif, dimana suatu daerah yang bisa dilihat dan diterapkan disana, demikian pula juga kami sharing dengan Kabupaten Banyumas", Harapnya. Diharapkan dengan dilaksanakannya Kunjungan kerja kali ini, bisa bermanfaat bagi kedua belah pihak, baik itu DPRD Kab. Banyumas maupun Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. (Mashud-Diskominfo)
Rabu, 06 Maret 2019 87
Rakor P3M sosialisasikan LAPOR Versi 3
KOMINFO, Sidoarjo - Dinas Komunikasi dan Informatikan Kabupaten Sidoarjo menggelar Rapat Koordinasi Pusat Pelayanan Pengaduan Masyarakat (P3M) di Ruang Rapat Delta Karya Gedung Sekretariat daerah Kabupaten Sidoarjo pada pagi ini, (21/2), yang dibuka oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo, Drs. Y. Siswojo. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Kabupaten Sidoarjo, Evi Rupitasi, S.H., menjelaskan bahwa tujuan dilaksanakannya rapat koordinasi P3M ini adalah untuk evaluasi pelaksanaan tugas dn fungsi petugas P3M serta melaksanakan sosialisasi LAPOR SP4N Versi 3, yang sebelumnya kita menggunakan versi 2. Pada Rakor kali ini diikuti lebih kurang 50 pejabat penghubung LAPOR masing – masing OPS se- Kabupaten Sidoarjo. “Untuk LAPOR Versi 3 ini masing – masing OPD bisa membuat akun yang langsung terintegrasi dengan LAPOR pusat, pembuatannya akan dibimbing oleh TIM LAPOR Dinas Kominfo Kabupaten Sidoarjo, “ jelas Evi. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sidoarjo Drs. Y. Siswojo, mengucapkan terima kasih banyak kepada para pejabat Penghubung LAPOR yang telah memberi merespon setiap pengaduam masyarakat yang masuk, hampir semua pengaduan telah terjawab dengan baik. “Hanya saja waktu merespon pengaduan yang masil lama, target kita lima hari dalam merespon aduan, mudah – mudahan kedepan bisa lebih baik lagi,” pinta Siswojo. (Kominfo / eny)
Kamis, 21 Februari 2019 154