BERITA DUKA
Innalilahi wa Inna Illahi Raji'un, Keluarga Besar Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo Turut Berduka Cita yang sedalam dalamnya atas Wafatnya Presiden RI ke- 3, Prof. Bacharuddin Jusuf Habibie. Semoga Amal Ibadahnya diterima Allah SWT dan Keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan... Amin
Senin, 16 September 2019 132
BERITA DUKA
Innalilahi wa Inna Illahi Raji'un, Keluarga Besar Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo Turut Berduka Cita yang sedalam dalamnya atas Wafatnya Ir. Bahrun, MM, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pamekasan. Semoga Amal Ibadahnya diterima Allah SWT dan Keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan... Amin
Kamis, 29 Agustus 2019 125
Dinas Kominfo Mengoptimalkan Peran Bakohumas Kabupaten Sidoarjo
KOMINFO, Sidoarjo – Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) Kabupaten Sidoarjo yang dinakodai Dinas Kominfo Kabupaten Sidoarjo pagi ini, Kamis, 25 /7 mengelar Rakor Bakohumas se-Kabupaten Sidoarjo di Ruang Rapat Delta Karya, Gedung Setda Kabupaten Sidoarjo. Rakor Bakohumas ini dibuka oleh Wakil Bupati Sidoarjo H. Nur Ahmad Syaifuddin, S.H. Turut hadir pula Kepala Seksi Kemitraan Komunikasi Publik, Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, Sofia Kurniawati, SE, M.Si, yang sekaligus sebagai nara hubung. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sidoarjo, Drs. Y. Siswojo melaporkan bahwa kegiatan Rapat Koordinasi Bakohumas dilaksanakan rutin setiap tahun. Tujuan pelaksanaan rakor ini untuk mengevaluasi pengaduan yang masuk melalui grup WhatApp Bakohumas, serta respon OPD. Dengan semakin majunya teknologi, itu harus kita sikapi dengan bijak, dan saya tekankan kepada para OPD untuk merespos setiap pengaduan yang masuk ke medsos dengan cepat. “Rekan OPD yang melaksanakan tugas bakohumas harus juga telinganya tipis, dalam arti sensitif, apalagi tahun ini kita menghadapi persiapan tahun politik ke depan, kebenaran berita harus disaring sebaik – baiknya,” jelas Siswojo. Sementara Wakil Bupati Sidoarjo, sangat berharap para humas di OPD untuk aktif mengakses informasi Bakohumas baik melalui media social yang dikelola oleh Dinas Kominfo atau media. “Target kita kedepan, setiap pengaduan yang masuk bisa segera terproses dengan baik sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam regulasi,” jelas Cak Nur. (kominfo/eny)
Kamis, 25 Juli 2019 262
BERI BEASISWA S2, KEMENTRIAN KOMINFO TINGKATKAN SDM PARA ASN
Kominfo, Sidoarjo - Jumat, (12/7) Kementrian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian (BPSDMP) menggelar Sosialisasi Program Beasiswa S2 Pengelola TIK Pemerintahan bertempat di kantor BPSDMP Gedangan Sidoarjo. “Pemberian program S2 ini diharapkan dapat mendorong terciptanya Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan yang handal, berwawasan TIK yang siap dalam penerapan e-Government kedepan”, ungkap Bagus Winarko, S.Kom selaku Kepala Seksi Pengembangan BPSDMP KOMINFO Surabaya. Sejak tahun 2008 kerjasama Kementrian Komunikasi dan Informatika dengan Program Magister S2 Telematika Fakultas Teknologi Elektro ITS telah terjalin baik, dan tahun 2010 melalui BPSDM yang merupakan UPT Kementrian Kementrian Komunikasi dan Informatika lebih fokus pada pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan program besar Digital Talent Scholaship. Digital Talent Scholaship kali ini terdapat beberapa pilhan skema diantaranya untuk ASN yang Fresh Graduate Academy (FGA) untuk lulusan Diploma dan Sarjana, Vocational School Graduate Academy (VSGA) untuk lulusan SMK dan Coding Teacher Academy (CTA) untuk guru TIK yang semuanya lebih diprioritaskan pada lulusan yang belum mendapatkan pekerjaan. Sedangkan untuk umum terdapat program Online Academy (OA) yang merupakan host pelatihan pengembangan SDM dibidang ICT di tahun 2018 yang memang dikhususkan untuk umum dari segala usia dan semua jurusan. Menghadirkan Kordinator Program S2 Telematika Fakultas Teknologi Elektro ITS, Dr. Adhi Dharma Wibawa, ST, MT sebagai narasumber membantu memaparkan langsung teknis program beasiswa S2 Petik Pemerintahan. “Pemerintah harus tanggap dalam menangkap perkembangan teknologi diera industry 4.0 saat ini terlebih aparaturnya”, kata Adhi Dharma. Pendaftaran online Program S2 pengelola TIK Pemerintahan pada tahun ini dibuka hingga tanggal 18 Juli 2019, rangkaian proses seleksi Tes Toefl serta TPA akan dilaksanakan di kampus ITS pada 23 Juli 2019 mendatang. Adapun persyaratan pendaftaran diantaranya sarjana lulusan dari segala bidang dengan Perguruan Tinggi akreditasi minimal C, Minimal nilai 400 untuk TPA dan 450 untuk TOEFL, lolos tes materi bidang, lolos wawancara. Proses perkuliahan akan dimulai pertengahan tahun ini pada 26 Agustus 2019. Sosialisasi Program S2 Pengelola TIK ini dihadiri oleh para tamu undangan dari Dinas KOMINFO se-Jawa Timur dengan harapan informasi – informasi tersebut dapat dilanjutkan secara rinci kepada masing – masing OPD dan mengirimkan ASN terbaiknya untuk dapat mengikuti program beasiswa S2 Petik Pemerintahan. // nita
Senin, 15 Juli 2019 189
Diskominfo Sidoarjo Sosialisasikan Pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik dan Stempel Digital
KOMINFO, Sidoarjo - Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menggelar Sosialisasi Pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik dan Stempel Digital di aula Delta Karya, Sekretariat Kabupaten Sidoarjo pada Selasa (3/7). Sosialisasi yang digelar satu hari tersebut diikuti oleh para Perwakilan OPD, Kabag, Camat dan Lurah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Dengan narasumber dari Kepala Seksi Pelayanan Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Sandhi Prasetiawan, S.ST., M.AP dan Pengolah Data Seksi Pemenuhan Teknis Sistem Sertifikasi Elektronik, Abdul Aziz Al Rasyid, S.Tr.TP, dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSE). Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo, Drs. Siswojo, dalam laporannya mengatakan, Sosialisasi yang dilaksanakan adalah upaya percepatan Implementasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam hal pemenuhan aspek keamanan informasi serta memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai sertifikat elektronik. “Di era digital ini perlu dikembangkan aplikasi terkait dengan pelayanan di berbagai Organisasi Perangkat Daerah, makanya dengan pelatihan ini akan dapat mempercepat proses tanda tangan dan mempersingkat waktu dalam pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan,” ungkapnya. “Tindak lanjut dari sosialisasi ini, akan dilakukan Perjanjian Kerja Sama antara Pemkab Sidoarjo dengan BSSN untuk mewujudkan penerapan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ke depan,” tambahnya. Assisten III Administrasi Umum, Sri Witarsih, S.H., MH, membuka sosialisasi dan menyampaikan bahwa pemanfaatan sertifikat elektronik dan tanda tangan elekronik saat ini sangat dibutuhkan bagi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang kini bertransformasi menuju penerapan e-government. “Sertifikat elektronik merupakan salah satu cara memberikan jaminan keamanan transaksi elektronik dalam mendukung tata pemerintahan yang baik. Sertifikat elektronik sangat praktis karena kita tidak perlu membawa banyak materi untuk melakukan tanda tangan digital ataupun menambahkan sertifikat digital pada suatu dokumen, namun cukup mengklik menu pada aplikasi yang sudah ditanamkan sertifikat dan tanda tangan digital," ujar Sri. Sri Witarsih menambahkan, dengan adanya layanan sertifikat elektronik ini nantinya akan memberikan pelayanan yang lebih cepat dan akurat serta mendukung program era paperless officeatau era kantor tanpa kertas. Sementara itu, Sandi Prasetiawan, menjelaskan bahwa tanda tangan elektronik ini bersifat unik untuk setiap dokumen sehingga sangat sulit untuk dipalsukan ke dokumen lainnya namun akan dengan mudah diketahui jika dokumen tersebut telah dipalsukan. “Badan Siber dan Sandi Negara telah membangun layanan untuk memanfaatkan sertifikat elektronik, yakni Otoritas Sertifikat Digital (OSD) yang fungsinya untuk melayani beberapa kebutuhan pengamanan sistem elektronik pemerintah,” jelasnya. ”Pengamanan sistem elektronik yang meliputi tanda tangan digital, pengamanan E-mail, pengamanan pada website dengan memanfaatkan SSL, code signing dan lain-lain. Manfaat dan kegunaan tanda tangan digital yakni; aman, mudah, efisiensi waktu, menghemat kertas dan menghemat biaya,” jelasnya. Dipandu Narasumber, para peserta sosialisasi diperlihatkan visualisasi praktik tata cara melakukan tanda tangan digital secara ringkas. Sosialisasi ini sesuai Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan, Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, hal ini merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia (Pasal 5 UUITE). (Mas/Kominfo)
Kamis, 04 Juli 2019 86
Dinas Kominfo Sidoarjo gelar Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
KOMINFO – Sidoarjo, Mengembangkan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kabupaten Sidoarjo agar semakin baik sebagai salah satu upaya pemberdayaan masyarakat, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sidoarjo menggelar Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Se-Kabupaten Sidoarjo, di Ruang Delta Karya Setda Kab. Sidoarjo pada Rabu (26/6). Sebanyak 50 peserta dari unsur Ketua dan kader infomasi masyarakat se-Kab Sidoarjo, dan perwakilan KIM yang sudah terbentuk hadir pada sosialisasi ini. Diskominfo Sidoarjo menghadirkan 3 pemateri dari Diskominfo Sidoarjo yakni Farida Puspitasari, S.Kom, Kasie. Pengembangan Aplikasi dan Informatika, Kusdianto, S.H., MH, Kasie. Media dan Kemitraan, dan Roiz, Ketua “KIM Melati ’’Buduran Sidoarjo. Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) ini dibuka oleh Drs. Siswojo, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo. Dengan tema “Optimalisasi peran serta Kelompok Informasi Masyarakat sebagai Produsen Informasi di Era Revolusi Industri 4.0”, diharapkan jalur komunikasi informasi dengan basis IT semakin meningkat. “Apa saja potensi yang ada di desa masing-masing untuk dapat di ekspose ke dunia melalui jaring Sosial Media, seperti youtube, Instagram maupun Facebook”, ucap Kadin Kominfo Sidoarjo. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berkomitmen untuk ikut membangun dan mempertahankan kearifan lokal baik kepada seni, budaya, dan menfasilitasi jaringan internet hingga pelosok desa, agar masyarakat bisa mengakses informasi dengan mudah untuk mengeksplore potensi desanya yang bisa menghasilkan pemberdayaan ekonomi masyarakat lebih baik. “Mari generasi muda sebagai kaum millennial untuk bersinergi dalam menyebarkan infomasi di Sosial Media secara kreatif dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai Citizen Journalist di desa khususnya,” harap Kadin Kominfo Sidoarjo Drs. Siswoyo. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Sidoarjo Evi Rupitasari, S.H. menjelaskan bahwa pemerintah pusat mengamanatkan di setiap Kecamatan, Kota dan Kabupaten perlu dibentuk KIM yang berfungsi sebagai wahana informasi dan komunikasi antar anggota KIM dengan pemerintah atau sebaliknya dan sebagai mitra dialog pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik. “Semoga setelah acara ini peserta termotivasi untuk membentuk KIM yang bermanfaat sebagai wadah di era saat ini untuk menemukan masalah dan mendiskusikan bersama” pintanya. Dikesempatan yang sama Kasie Pengembangan Informatika Farida Puspitasari memaparkan mengenai Komunitas IT di Kabupaten Sidoarjo serta Pengembangan aplikasi “Rumah Sidoarjo” sebagai segala kebutuhan pelayanan masyarakat Sidoarjo dapat diakses dan Dashboard Warehouse. Selain itu Kusdianto, selaku Kasie Media dan Kemitraan menjelaskan bagaimana cara-cara untuk menangkal berita HOAX di Sosial Media. Terakhir, Roiz selaku Ketua KIM “Melati” Buduran menjelaskan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) merupakan revitalisasi dan reaktualisasi yang disesuaikan dengan paradigma pembangunan dan pemerintah dewasa ini dengan mengedepankan prinsip demokrasi dan good governance. Masyarakat membentuk kelompok untuk mengatasi persoalan bersama melalui akses dan pemberdayaan informasi. (mas/kominfo)
Kamis, 27 Juni 2019 426