HPN, Wabup Ingin Pers Jujur dan Profesional
KOMINFO, Sidoarjo - Hari Pers Nasional (HPN) diperingati Kabupaten Sidoarjo, kemarin, Rabu, (26/2). Seluruh wartawan yang bertugas di Kabupaten Sidoarjo di undang Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo di Fave Hotel Sidoarjo untuk merayakannya. Perayaan tersebut juga dibarengi dengan pemberiaan santunan kepada dua orang wartawan yang telah pensiun. Wakil Bupati Sidoarjo H. Nur Ahmad Syaifuddin, S.H. hadir untuk membukanya. Wakil Ketua PWI Jawa Timur Machmud Suhermono juga turut hadir. Dalam sambutannya Wakil Bupati Sidoarjo H. Nur Ahmad Syaifuddin mengatakan pers merupakan salah satu pilar demokrasi. Pers bisa menjadi corong pemerintah terkait pembangunan dan kebijakan yang dijalankan pemerintah. Selain itu pers juga dapat sebagai penyambung aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Oleh karenannya pemerintah merasa bersyukur atas kehadiran pers selama ini. Wabup juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas peran pers bagi pembangunan Kabupaten Sidoarjo selama ini. “Jadi suatu saat pers tidak hanya bisa menyajikan pemberitaan terkait keberhasilan pemerintah, tapi juga dapat mengangkat apa-apa yang diinginkan masyarakat yang kadang-kadang kita tidak melihatnya,” ujarnya. H. Nur Ahmad Syaifuddin juga meminta insan pers dapat menyajikan berita yang berimbang. Semisal dirinya mencontohkan berita terkait banjir. Pers diharapkan tidak hanya memberitakan sewaktu terjadi banjir saja. Namun setelah banjir tertangani/surut dapat diberitakan juga kepada masyarakat. Pemberitaan apa adanya itu hendaknya dapat disajikan oleh insan pers. “Memotret yang terjadi di masyarakat itu dengan apa adanya, lalu mengangkat dengan berita, memerjuangkannya sehingga keadaan yang apa adanya itu kita kelola untuk mencari solusi yang tepat sesuai dengan harapan,” ujarnya. Wabup yang akrab dipanggil Cak Nur tersebut juga menyatakan bahwa dirinya tidak merasa terganggu dengan pemberitaan media yang agak “pedas”. Apalagi pemberitaan itu nyata adanya. Dirinya menerimanya sebagai masukan. Kritikan menurutnya sebagai sesuatu yang baik untuk terus melakukan perbaikan. “Suatu saat disentil juga tidak apa-apa agar kita bisa mengkoreksi sehingga apa yang kita lakukan itu sesuai dengan keinginan di masyarakat”, ucapnya. Cak Nur juga mengatakan profesi apapun hendaknya dilakukan dengan jujur dan profesional. Dua hal tersebut sangat dibutuhkan masyarakat dan zaman saat ini. Tidak terkecuali juga dengan profesi pers. Ditambah dengan skill yang cukup, dua hal tersebut akan mewujudkan tercapainya pembangunan yang dibutuhkan masyarakat. “Dimanapun kita berapa, baik sebagai aparat, sebagai birokrat atau insan pers, mari kita senantiasa profesional, jujur apabila bertindak,” ucapnya. Dalam kesempatan tersebut Wakil Ketua PWI Jawa Timur Machmud Suhermono menyampaikan beberapa pedoman pemberitaan ramah anak. Disebutkannya pedoman pemberitaan ramah anak tertuang dalam peraturan dewan pers nomer 1 tahun 2019. Pedoman tersebut untuk membentengi insan pers agar tidak terjerat hukum terkait pemberitaan anak. Pedoman tersebut mengacu pada UU nomer 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Dalam UU tersebut terdapat ancaman hukum bagi seseorang yang secara gamblang membuka identitas anak yang terjerat hukum. Oleh karenanya ujar Machmud yang patut menjadi pedoman didalam pemberitaan anak yang terjerat hukum adalah menyembunyikan identitas anak tersebut. Hal tersebut berlaku bagi sang pelaku maupun sang korban yang masih di bawah usia 18 tahun. Dua-duanya wajib disembunyikan identitasnya. Bahkan anak yang dijadikan saksi kasus hukum juga wajib disembunyikan identitasnya. Wartawan tidak boleh menyebutkan nama, memampang foto maupun mengupload videonya. Identitas lainnya yang patut disembunyikan adalah alamat, nama sekolah, nama orang tua maupun saudaranya. Semua itu tidak boleh dipertunjukkan dimedia. “Filosofinya pedoman pemberitaan ramah anak itu adalah untuk melindungi masa depan anak yang tersandung persoalan hukum,” ujarnya. Machmud juga menyampaikan terkait amanat Undang-undang nomer 40 tahun 1999 tentang pers. Dalam UU tersebut mengamatkan bahwa media harus berbadan hukum. Hal tersebut bertujuan untuk melindungi rekan-rekan wartawan. Dalam UU tersebut juga menyebutkan rekan pers harus bergabung dalam organisasi pers. Baik itu di organisasi perusahaan pers seperti SPS (Serikat Penerbit Pers), ATVSI (Asosiasi Televisi Swasta Indonesia) maupun organisasi profesi pers seperti PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) maupun AJI (Aliansi Jurnalis Independent). Ada juga IJTI (Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia). “Dari perusahaan kawan-kawan Sidoarjo kalau sudah berbadan hukum, syukur-syukur kalau sudah didaftarkan ke dewan pers untuk verifikasi,” ucapnya. Sementara itu Plt. Kepala Dinas Kominfo Sidoarjo Setyo Winarno mengatakan Hari Pers Nasional yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985 merupakan momen yang sangat berharga bagi rekan-rekan pers. Peringatan HPN seperti ini untuk mengenang perjuangan rekan-rekan pers menuju kebebasan pers. Setyo Winarno berharap kedepan rekan-rekan pers dapat terus bersinergi dan berkolaborasi dengan Pemkab Sidoarjo dalam pembangunan. Salah satunya dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten ramah anak dengan pemberitaan yang ramah anak. Hal tersebut menurutnya juga sejalan dengan pedoman pemberitaan ramah anak yang diterbitkan oleh Dewan Pers. "Dan HPN kita laksanakan secara bersama antara pers dan pemerintah ini sebagai bentuk sinergitas dalam mewujudkan pembangunan,"ucapnya. (sigit/kominfo)
Jumat, 28 Februari 2020 100
Bupati Sampaikan Gambaran Umum Evaluasi Pencapaian Kinerja OPD Selama Tahun 2019
KOMINFO, Sidoarjo - Dipenghujung tahun 2019, Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah, S.H., M.Hum sampaikan gambaran umum evaluasi pencapaian kinerja OPD nya selama tahun 2019 kepada para wartawan Sidoarjo. Mulai bidang infrastruktur maupun pelayanan publik disampaikannya dalam kegiatan Jumpa Pers Akhir Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Wartawan Media Massa yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Sidoarjo, di pendopo Delta Wibawa pada Jumat, (20/12). Wakil Bupati Sidoarjo H. Nur Ahmad Syaifuddin, S.H., Sekda Sidoarjo H. Achmad Zaini, serta seluruh kepala OPD Sidoarjo juga hadir. Ketua DPRD Sidoarjo H. Usman juga turut hadir. Bupati mengatakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan pembangunan infrasruktur maupun pelayanan publiknya sampai diujung tahun 2019 ini. Seperti pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dan pelayanan publik yang semakin baik. Mal Pelayanan Publik (MPP) yang telah dibuat sudah ditempati 23 instansi dengan jumlah 170 layanan. MPP tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Sidoarjo. Sedangkan untuk investasi Kabupaten Sidoarjo juga mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Untuk investasi di penghujung tahun 2019 sampai dengan Tri Bulan ke IV sebesar Rp 22.958.867.247.660. Setelah itu, RSUD Kabupaten Sidoarjo juga telah mengimplementasikan pencanangan green hospital yang dicanangkan Gubernur Jawa Timur. Implementasi green hospital tersebut menobatkan RSUD Sidoarjo menjadi juara I Green Hospital pada peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-55 Tahun 2019 oleh Kementerian Kesehatan RI. Dan yang terbaru, pada 19 November 2019, Kabupaten Sidoarjo menerima penghargaan Kategori Kepala Daerah Komitmen Tinggi Peduli Ketahanan Pangan Kategori Inovasi Pengembangan Pangan Lokal (SIMAVORA). Penghargaan diserahkan Gubernur kepada Bupati saat Peringatan Hari Pangan Sedunia ke-39 Provinsi Jawa Timur di Jatim Expo. Setelah RSUD, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo, menerima penganugerahan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pada tanggal 10 Desember 2019 di Jakarta. Penganugerahan ini diberikan kepada DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo atas aplikasinya yang telah terintegrasi dengan OPD Teknis terkait. Dan penghargaan yang baru saja yang diserahkan oleh Gubernur Jawa Timur adalah BUMD Award kategori BPR Kabupaten/Kota, pada tanggal 17 Desember 2019 lalu di Shangrilla Hotel Surabaya. Disisi lain bupati mengatakan menghadapi musim hujan tahun ini, BPBD Sidoarjo bersama instansi terkait telah melaksanakan program yang urgen. Program tersebut diawali dengan pelaksanaan apel siaga bencana pada 4 Desember 2019 lalu serta mendirikan posko kesiap-siagaan bencana terpadu. Selain itu simulasi penanganan bencana angin puting beliung, pelatihan relawan Penanggulangan Bencana (PB), Pembentukan Desa Tangguh Bencana di Desa Tambak Rejo dan Tambak Sumur serta pembentukan sekolah tangguh bencana di SDN Sidokare I dan SMPN 1 Waru telah dilakukan. Penyusunan rencana kontijensi atau upaya sitematis bencana banjir berbasis Kecamatan juga sudah dilakukan. Bupati menyadari kegiatan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo telah mencapai keberhasilan, walaupun masih ada kekurangan dan hambatan. Namun hal tersebut menurutnya menjadi semangat untuk berpacu meraih prestasi dan berinovasi demi mewujudkan Sidoarjo yang Inovatif, Sejahtera, Mandiri dan Berkelanjutan. Dalam kesempatan tersebut bupati memberikan kesempatan kepada rekan-rekan pers untuk mengutarakan pendapatnya. (sigit/kominfo)
Kamis, 02 Januari 2020 157
Expose Data Statistik Wujudkan Satu Data Pemkab Sidoarjo
KOMINFO, Sidoarjo – Dalam rangka memenuhi kebutuhan data, Bidang Statistik Dinas Kominfo Bekerjasama dengan BPS Kabupaten Sidoarjo, melaksanakan Expose Data Statistik pada Senin (18/11), di Ruang Rapat Delta Karya, Gedung Setda Kabupaten Sidoarjo. Expose data statistik ini mendatangkan nara sumber dari Kabid Pengelolaan Data dan Statistik Kominfo Provinsi Jawa Timur, I Wayan Rudy Artha, Kepala BPS Kabupaten Sidoarjo, Ir. Indriya Purwaningsih dan dari Bappeda Kabupaten Sidoarjo, Rini Idealia Lily. Plt. Kadin Kominfo Kabupaten Sidoarjo, Drs. Setyo Winarno, M.Si, melaporkan bahwa kegiatan ini dalam rangka keterbukaan informasi publik. Selain itu, sebagai upaya strategis dalam mewujudkan data yang valid dan teritegrasi menuju satu data Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan ini juga, untuk meningkatkan sinergitas seluruh OPD dan instansi terkait dalam mewujudkan satu data Kabupaten Sidoarjo serta untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas data daerah,” jelasnya. Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, Drs. Achmad Zaini, MM. Dalam sambutannya ditekankan pada ketersediaan data dengan kecepatan dan keakuratannya. Ternyata ada data yang memang harus tersedia setiap saat, ada data yang menunggu kiriman baik dari OPD maupun dari instansi sampling. Oleh sebab itu perlu adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antar OPD mapun lintas, sehingga keakuratan data itu bisa terpenuhi dengan baik. “Kita sepakat satu data bisa membawa hasil yang sebesar – besarnya untuk pertumbuhan di Kabupaten Sidoarjo,” tandasnya. (kominfo/eny)
Selasa, 19 November 2019 290
Petugas LAPOR dan BAKOHUMAS Ujung Tombak Pemerintahan
KOMINFO, Sidoarjo - Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, petugas LAPOR dan BAKOHUMAS Pemkab Sidoarjo, di bawah komando Dinas Kominfo Kabupaten Sidoarjo menggelar Workshop Petugas LAPOR dan BAKOHUMAS, Selasa (29/10), di Hotel Luminor Banyuwa Workshop ini di buka oleh Plt. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sidoarjo, Drs. Setyo Winarno, M.Si., yang diikuti oleh petugas LAPOR dan BAKOHUMAS di OPD se- Kabupaten Sidoarjo, sekitar 80 orang. Dalam sambutannya, ditekankan bahwa petugas yang menangani pelayanan publik harus mengikuti perkembangan teknologi dan masyarakat. "Karena petugas LAPOR dan BAKOHUMAS ini merupakan ujung tombak, untuk itu, kualitas dan profesionalisme harus ditingkatkan, melalui workshop semacam ini," jelasnya. Petugas Penyaji materi pertama, dari Kasi. Pelayanan Informasi Publik, Dinas Kominfo Kabupaten Banyuwangi, Dra. Ermi Rossana, M.Si, memaparkan proses merintis LAPOR SP4N dan Bagaimana pengelolaan pengaduan di Pemkab Banyuwangi. "Pengaduan yang masuk hari ini, harus segera terespon dengan cepat dan hari ini juga harus selesai, ini merupakan komitmen Pemkab Banyuwangi dalam menyelesaikan pengaduan," jelasnya. Puncaknya, materi dari Kementerian PAN RB, Rosikin, S.Si, tentang optimalisasi aplikasi LAPOR. Masyarakat sudah mulai memanfaatkan teknologi informasi untuk menyampaikan pengaduan. Oleh karena itu pengaduan akhir - akhir ini terus meningkat. Ada sekitar 900 pengaduan yang masuk di LAPOR per harinya. Pengaduan yang masuk, dan terespon sekitar 70%. Dan pengaduan yang belum terespon seringnya bukan berarti tidak diproses, namun karena pengaduan tersebut tidak jelas. Di hari kedua, peserta workshop petugas LAPOR dan BAKOHUMAS melaksanakan kunjungan ke Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Banyuwangi, di Jl. Sritanjung, Kepatihan, Temenggungan, Kecamatan Banyuwangi. Dimana MPP ini telah menyediakan 119 layanan publik. (kominfo/eny)
Kamis, 31 Oktober 2019 124
JKF 2019, Wagub Jatim Kunjungi Stand Pemeran KIM Sidoarjo
KOMINFO, Sidoarjo - Jatim Kominfo Festival (JKF) Pekan KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) Ke X Tahun 2019 yang dipusatkan di GOR Ki Mageti, Kabupaten Magetan dibuka Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, Selasa (1/10). Wagub Emil berharap melalui JKF Pekan KIM masyarakat bisa lebih melek lagi dengan perkembangan teknologi informasi. Sebab, menurut mantan bupati Trenggalek tersebut, Pemprov Jatim saat ini memiliki program Jatim Cetar (cepat, efektif, efisien, tanggap, transparan dan respon), dimana program ini merupakan sebuah layanan informasi yang bisa diakses masyarakat untuk mengontrol kinerja OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang ada di Pemprov Jatim. "Melalui program Jatim Cetar masyarakat bisa menyampaikan keluhannya atau wadul, selain itu pemprov ingin agar masyarakat bisa memberikan ekosistem yang positif dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai media komunikasi dengan pemerintah di era digital", ujarnya. Ada 44 stand pameran stand dari kab/kota di Jawa Timur. Diantaranya adalah stand milik Pemkab Sidoarjo yang sempat dikunjungi Wagub Emil Elestianto Dardak. Pemkab Sidoarjo melalui Dinas Komunikasi Informatika mengirim 3 KIM untuk mengikuti JKF 2019. "Kita mengirim tiga Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), diantaranya KIM Melati dari desa Siwalanpanji Kec Buduran, KIM Warta dari Kec Taman dan KIM Online Sejahtera dari desa Kemiri kec Sidoarjo", ujar Evi Rupitasari, S.H., Kabid Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik. Ketiga KIM dari Sidoarjo tersebut dijadwalkan akan mengikuti rangkaian kegiatan yang sudah dijadwalkan oleh Diskominfo Jatim. Termasuk memamerkan produk hasil olahan sendiri, seperti olahan kerajinan tangan (handicraft) dan makanan ringan yang digelar di stand Pemkab Sidoarjo. "Setiap kegiatan Pekan KIM berlangsung, pemkab Sidoarjo memfasilitasi KIM yang ada di Kab Sidoarjo untuk diikutkan, semata-mata untuk menambah wawasan dan jejaring antar KIM di Jawa Timur dan harapannya akan tumbuh lebih banyak lagi KIM di Kab Sidoarjo”, urai Evi. JKF Pekan KIM ke X berlangsung selama empat hari mulai tanggal 1 - 4 Oktober. Berbagai rangkaian kegiatan sudah dijadwalkan, antara lain grand final LCCK KIM (Lomba Cerdik Cermat Komunikatif Kelompok Informasi Masyarakat), seminar literasi media, pameran teknologi informasi KIM, workshop internet sehat, sarasehan KIM, coaching clinic anti hoax, jambore KIM dan sosmed influencer, flash vlogging workshop & competition, kopi darat komunitas medsos, dan apresiasi seni komunitas medsos dan KIM. (ir/kominfo).
Rabu, 02 Oktober 2019 209
Pers dan Diskominfo Sidoarjo Dorong Generasi Milenial Paham Dasar Jurnalistik
KOMINFO, Sidoarjo – Puluhan generasi milenial Sidoarjo mengikuti sarasehan yang diselenggarakan oleh wartawan yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Sidoarjo (AJS). Mengangkat tema “Jurnalistik Era Milenial”, AJS bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo memberikan pengetahuan dasar-dasar jurnalistik, Selasa, (24/9) di Warung Rejo, Jl. Raya Cemengkalang. Puluhan generasi milenial tersebut adalah siswa dari berbagai sekolah, diantaranya SMAN 1 Wonoayu, SMAN 4 Sidoarjo, SMA Cendekia Mandiri dan Madrasah Aliyah Negeri 1 Sidoarjo. Ketua AJS Agus Susilo berharap dengan kegiatan sarasehan ini AJS bisa memberikan kontribusi bagi generasi milenial untuk lebih memahami dasar-dasar menjadi jurnalis. Salah satu tugas pers adalah selain memberikan informasi yang berimbang juga memberikan edukasi kepada masyarakat. “Kegiatan ini merupakan bagian dari tugas pers yakni memberikan ruang edukasi kepada generasi milenial”, ujarnya. Sarasehan ini bisa terwujud atas kerjasama AJS dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo sebagai mitra kerja wartawan. Plt. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo Setyo Winarno menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan oleh AJS. Menurut Setyo Winarno, sarasehan dengan melibatkan generasi milenial menurutnya sangat tepat sekali. “Sekarang ini era generasi milenial dan pengguna media sosial (medsos) didominasi dari generasi milenial. Sarasehan ini bisa menjadi bekal sekaligus mengedukasi siswa agar memiliki pengetahuan dasar dalam dunia jurnalistik, termasuk menulis dan menyeleksi informasi yang beredar di media”, ujarnya. Ada dua narasumber yang dihadirkan dalam acara tersebut, AJS menggandeng Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sidoarjo dan Forwas (Forum Wartawan Sidoarjo). PWI mengirim sekretarisnya, Musta’in dari media Harian Bangsa yang didapuk menjadi narasumber atau pemateri yang membahas kerja jurnalis pada media cetak dan online. Sedangkan dari Forwas mengirim wakil sekretarisnya, Yoyok Agusta dari media MNC TV dengan materi yang disampaikan seputar kerja jurnalis pada bidang media televisi. Ketua Forwas Eko Yudho yang juga wartawan SCTV wilayah Sidoarjo mendukung dengan kegiatan tersebut, menurutnya pengetahun tentang dasar-dasar jurnalistik perlu diketahui oleh para generasi milenial. Tujuannya adalah agar para generasi milenial mengetahui dan bisa membedakan antara informasi yang benar dan hoax. “Minimal generasi milenial terbekali dengan prinsip 5W + 1 H (WHAT, WHO, WHERE, WHEN, WHY dan HOW) dan kegiatan seperti ini bisa diperluas lagi melibatkan sekolah-sekolah yang ada di wilayah Sidoarjo”, kata Eko salah satu wartawan senior di Sidoarjo. (ir/kominfo).
Rabu, 25 September 2019 132