Peringati HPN 2022, Bupati Muhdlor Apresiasi Sikap Kritis Pers Kawal Kebijakan Pemerintah
Kominfo, Sidoarjo - Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali mengucapkan selamat atas peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2022 kepada ratusan Insan Pers yang bertugas di Kabupaten Sidoarjo, Kamis (17/02/2022). Peringatan HPN tahun ini dihadiri oleh OPD, Ketua PWI Provinsi Jawa Timur Lutfi Hakim sebagai narasumber, Ketua PWI Kabupaten Sidoarjo Abdul Ro’uf, Ketua Forum Wartawan Sidoarjo (Forwas) Eko Yudho Wibowo, Ketua AJS Sidoarjo Agus Susilo, Ketua KWRI Sidoarjo Ismuka Akhmadi serta Insan Pers yang bertugas di wilayah Pemkab Sidoarjo. Dalam sambutannya Gus Muhdlor sapaan akrab Bupati Sidoarjo, mengapresiasi sikap kritis pers dalam mengawal kebijakan dan program kerja Bupati Sidoarjo. Selain itu Bupati mendorong agar pers mengedepankan sikap independent dan sikap kritis menulis sesuai dengan fakta yang ada. "Untuk itu independensi media ini harus dijaga sehingga masyarakat mendapat berita atau konten berita yang baik. Bagaimanapun juga pers sebagai salah satu pilar pembangunan sangat dibutuhkan oleh pemerintah sebagai garda depan, dengan perpektif jernih mencegah dan melawan penyebaran berita hoax, ujaran kebencian yang mampu mengancam demokrasi di negara kita," kata Muhdlor. Muhdlor menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada rekan-rekan pers dalam mengemban tugas pemberitaan di Kabupaten Sidoarjo yang tetap gigih memproduksi dan menyampaikan informasi yang mengedukasi masyarakat meski ditengah pandemi Covid-19. "Saya juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada rekan – rekan pers, meski dalam situasi pandemi dimana semua sektor mengalami kelesuhan bahkan keterpurukan, namun tidak dengan rekan – rekan pers yang dengan gigih tetap memproduksi dan menyampaikan informasi yang mampu mengedukasi, menumbuhkan semangat dan optimisme masyarakat untuk bangkit dan menjalani kehidupan adaptasi new normal," Ujarnya. Ia mengimbau agar pers tetap mendukung penuh kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam hal percepatan pembangunan dan percepatan informasi digital kepada masyarakat. "Saya juga mengimbau rekan pers untuk mendukung penuh agenda besar pembangunan di Sidoarjo serta menguatkan pijakan ditengah perubahan - perubahan dan percepatan transformasi digital. Salah satunya agenda pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid 19," ujarnya. Pada kesempatan itu, Bupati Sidoarjo memberikan penghargaan kepada sejumlah awak media yang dinilai berdedikasi tinggi, berkontribusi dalam pembangunan Kabupaten Sidoarjo. Penghargaan kepada ketua organisasi kewartawanan diberikan kepada, Ketua PWI Sidoarjo Abdul Rou’f, Ketua Forum Wartawan Sidoarjo (Forwas) Eko Yudho Wibowo, Ketua Aliansi Jurnalis Sidoarjo (AJS) Agus Susilo, Ketua KWRI Sidoarjo Ismuka Akhmadi. Untuk kategori Pemerintahan diberikan kepada Ali Kusyanto dari Harian Bhirawa, M. Ismail dari Berita Jatim.com, Sudarmawan dari Harian Memo X, Sugeng Purnomo dari Harian Surabaya Pagi, Yudi Irawan dari Harian Duta Masyarakat, Mustain dari Harian Bangsa/Bangsaonline.com. Untuk kategori Inovasi Pelayanan Publik diberikan kepada Firma Zuhdi Alfauzi dari Jawa Pos dan M. Taufik dari Harian Surya/Tribunnews.com. Kategori Infrastruktur diberikan kepada Mujianto Primadi dari JTV dan Roghib Al Anshori dari BBS TV. Kategori Pendidikan diberikan kepada Rizky Putri Pratimi dari Harian Radar Sidoarjo. Untuk kategori Kritik Membangun diberikan kepada Suparno dari Detik.com dan Runik Sri Astuti dari Harian Kompas. Apresiasi untuk wartawan senior diberikan kepada Eko Yudho Wibowo dari SCTV dan Ice Sumarto wartawan purna Harian Memorandum. (Tim/Kominfo)
Selasa, 01 Maret 2022 166
Dinas P3AKB Gencarkan Kampanye Berlian di Sekolah-Sekolah
KOMINFO, SIDOARJO -Dalam rangka upaya Pencegahan kekerasan tingkat sekolah melalui kampanye Berlian (bersama lindungi anak) Tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) menyelenggarakan kegiatan Pencegahan Kekerasan di Tingkat Sekolah melalui Kampanye Berlian Tahun 2022. Kegiatan penyuluhan ini dijadwalkan dari tanggal 08 s/d 22 Februari 2022 dengan mengunjungi Sekolah-Sekolah Mulai dari tingkat SD s/d SMA di Kabupaten Sidoarjo. Program Berlian (Bersama Lindungi Anak) menjadi salah satu upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo dalam mencegah kekerasan terhadap anak. Pada kegiatan ini petugas dari DP3AKB dan beberapa narasumber terjun langsung ke sekolah-sekolah dimana akan menerangkan kepada siswa serta para guru, seperti pada hari Kamis, 10/1, di SMP Muhammadiyah 4 Porong dengan menghadirkan Narasumber dari UPT PPA kabupaten Sidoarjo dan Dinas Kominfo yang memberikan penyuluhan tentang Peran UPTD PPA Kab Sidoarjo dalam Penanganan Kasus Kekerasan dan Perundungan Terhadap Anak serta Penggunaan Internet Sehat Beserta Dampaknya. Pada sesi pembuka acara Kepala SMP Muhammdiyah 4 Porong yang menyampaikan banyak terima kasih atas penyuluhan dalam program Berlian ini karena kegiatan ini selain nenambah wawasan bagi siswa juga menambah wawasan bagi para guru bagaimana cara mencegah kekerasan pada anak, bullying, pelecehan seksual serta berinternet dengan sehat. Sementara itu Kasie Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak DP3AKB, Ritz Noor Widiyastutik Antarlina juga memberikan sambutan khusus kepada peserta yang sebagian besar terdiri dari siswa tingkat SD dan SMP dalam sambutannya beliau menyampaikan himbauan kepada peserta penyuluhan apabila terjadi kekerasan/pelecehan seksual di lingkungan sekolah, katakan "Tidak", bila ada orang yg mengajak/melakukan hal-hal yang membuat anak merasa tidak nyaman larilah langsung tinggalkan orang atau tempat dimana anak merasa teramcam. "Laporkan segera kejadian yang anak di alami baik oleh diri sendiri atau orang lain seperti kepada guru, orang tua, atau pihak lain yang berwenang seperti UPTD PPA atau Polisi", himbaunya. Sementara itu pada kesempatan ini Narasumber UPTD PPA menyampaikan penyuluhan terkait UU Dalam melindungi hak – hak Anak yang mengalami kekerasan, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 9 ayat (1a) secara tegas menyatakan “Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di Satuan Pendidikan dari Kejahatan Seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh Pendidik, Tenaga Kependidikan, Sesama Peserta Didik dari/atau pihak lain. Kemudian dilanjutkan dari Diskominfo yang menyampaikan materi bagaimana berinternet secara sehat yang kemudian diakhiri kuis dan games yang diikuti oleh peserta dengan cukup antusias. (yu/kominfo
Senin, 14 Februari 2022 355
Optimalkan Alokasi Anggaran DBHCHT, Diskominfo Gelar Seminar Nasional dengan Peserta Lintas OPD
Kominfo, Sidoarjo - Dalam rangka meningkatkan koordinasi serta mewujudkan sinergitas lintas sektor di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan para stakeholder dalam memaksimalkan Dana Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk kepentingan publik. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo menyelenggarakan seminar nasional “Optimalisasi Kompetensi Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Alokasi DBHCHT T.A 2021”, di Hotel Grand Mercure Surabaya, Senin (29/11/2021). Plt. Kadis Kominfo Drs. Ahmad Misbahul Munir, M.Si menyampaikan kegiatan Seminar Nasional Kompetensi Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Alokasi DBHCHT di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan pemahaman Implementasi Ketentuan di Bidang Cukai dalam Pemberantasn Rokok Ilegal dan UU No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 1995 tentang cukai dan PMK No. 206/PMK07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Hasil Cukai Hasil Tembakau juga. “Kegiatan ini menghadirkan 100 (seratus) orang terdiri dari Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Dinas yang akan mengikuti diskusi Ilmiah dengan menghadirkam narasumber,” katanya. Sementara itu Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo H. Ahmad Zaini yang hadir dan membuka secara langsung kegiatan ini menyampaikan DBHCHT merupakan bagian dari transfer dana ke daerah yang dibagikan kepada Kab/Kota penghasil cukai dan/atau penghasil tembakau. DBHCHT digunakan untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau pemberantasan barang ilegal, dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di daerah. Sekda Zaini menyampaikan dalam merencanakan program kerja harus berbasis kebutuhan masyarakat agar setiap pembangunan menjadi jelas arah dan nilai kemanfa'atannya. "Membuat program kerja yang didasari dari hasil riset dan kajian akan mendorong arah pembangunan tepat sasaran," katanya. "Alokasi dana DBHCHT terdiri dari 50 persen untuk Bidang Kesejahteraan Masyarakat, 25 persen untuk Bidang Penegakan Hukum dan 25 persen untuk Bidang Kesehatan," imbuhnya. Pemanfaatan DBHCHT dilaksanakan secara optimal dan tepat sasaran di 18 Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo, baik itu kecamatan penghasil cukai rokok dan bahan baku, maupun yang tidak menghasilkan cukai rokok dan bahan baku. Bea Cukai Sidoarjo mencatat pemanfaatan DBHCHT diketahui pada Periode Januari – November 2021 jumlah penindakan 537 SBP, jumlah SPDP ada 3 sedang jumlah P-21 ada 4 dengan total potensi kerugian negara mencapai 7,592 milyar rupiah. (Yu/Ir/Kominfo).
Rabu, 01 Desember 2021 157
Diskominfo Sidoarjo Gandeng Insan Pers Cegah Peredaran Rokok Ilegal
Kominfo, Sidoarjo - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Kolaborasi bersama dengan Kantor Bea dan cukai Sidoarjo berupaya mewujudkan optimalisasi penggunaan dana bagi cukai hasil tembakau (DBHCHT). Dinas Komunikasi dan Informatika menggelar kegiatan sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Pemberantasan Rokok Ilegal Kabupaten Sidoarjo dengan menghadirkan 100 orang Insan Pers. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari mulai tanggal 25 - 26 November itu dibuka Plt. Kepala Diskominfo Sidoarjo, Ahmad Misbahul Munir, Jum'at (26/11/2021), di Arayanna Hotel, Trawas, Kabupaten Mojokerto. Seperti diketahui Alokasi dan DBHCHT terdiri dari 50% untuk bidang kesejahteraan masyarakat, 25% untuk bidang penegakan hukum dan 25% untuk bidang kesehatan. Dan pemanfaatan dan DBHCHT dilaksanakan secara optimal dan tepat sasaran di 18 Kecamatan dikabupaten Sidoarjo baik itu kecamatan penghasil cukai rokok dan bahan baku maupun yang tidak menghasilkan cukai rokok dan bahan baku. Pada Kesempatan ini Plt. Diskominfo Kabupaten Sidoarjo Misbachul Munir menyampaikan media merupakan sarana komunikasi efektif dalam membantu mensosialisasikan program DBHCHT mulai dari Radio media elektronik mesia cetak media on line maupun tabloid. Selain itu publikasi juga dilakukan lewat media sosial seperti FB IG dan lainnya. "Saya percaya dan optimis peran pengaruh media sangat besar oleh karena itu kami sosialisasikan aturan bidang cukai ini pada insan pers supaya bisa disampaikan pada masyarakat dengan bahasa media dan saya mengajak kepada semua insan pers mari kita kolaborasi mensosialisasikan pemberantasan rokok ilegal di kabupaten sidoarjo. Dan saya juga berharap dengan dilakukan sosialisasi ini secara masif perdaran barang kena cukai ilegal, seperti peradaran rokok ilegal di kabupaten Sidoarjo dapat ditekan atau diminimalisir. Dengan demikian media turut mensukseskan program 'Gempur Rokok Ilegal',” katanya. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Kantor Bea dan Cukai Kabupaten Sidoarjo, Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Sidoarjo dan dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Sidoarjo menyampaikan dimana pihak cukai di tahun 2022 menargetkan penerimaan untuk Kabupaten Sidoarjo bisa meningkat mencapai 4,38 triliun rupiah. Untuk penerimaan DBHCHT tentunya hal ini membutuhkan kerjasama kolaborasi antara Pemkab dan pihak Bea Cukai Sidoarjo serta masyarakat sekaligus teman-teman media diharap bisa memberikan informasi lebih yang terkait dengan peredaran rokok ilegal atau ciri-ciri rokok ilegal. Sedangkan dari pihak perekonomian merencanakan untuk Tahun 2022 akan membuat semacam aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk melaporkan peredaran rokok ilegal atau kegiatan pabrik rokok ilegal di Kabupaten Sidoarjo. (Yu/Ir/Kominfo)
Selasa, 30 November 2021 225